Tampilkan postingan dengan label Ogan Ilir. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ogan Ilir. Tampilkan semua postingan

Senin, 16 Juli 2012

19 Desa Belum Berlistrik

INDERALAYA -- Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Ilir (OI) tidak hanya fokus pada fasilitas umum dan infrastruktur. Tetapi, juga masalah penyediaan aliran listrik bagi masyarakat.

"Dari 241 desa dan kelurahan di Ogan Ilir, tinggal 19 desa yang belum dialiri aliran listrik (PLN, red)," ujar Kepala Dinas Pertambangan Energi dan LH Ogan Ilir HA Thahir Ritonga melalui Kabid Listrik Trisnofilhaq ST MSi, kemarin.

Menurut Trisnofilhaq, 19 desa yang belum menikmati aliran listrik tersebut di beberapa desa di Kabupaten OI. Seperti Desa Lubuk Segonang, Kecamatan Kandis, Desa Cinta Marga, Sanding Marga, Sukamaju, Sukamarga.

Dari 19 desa tersebut, Desa Lubuk Sigonang merupakan daerah yang dinilai paling sulit untuk pemasangan instalasi dan sambungan lisrik. Pasalnya, jalan menuju desa tersebut harus melintasi wilayah Kabupaten OKI untuk menarik kabel terakhir.

Dikatakan, pemasangan sambungan listrik di desa sudah dianggarkan dan diusulkan Pemkab setiap tahunnya kepada PLN. Tahun ini ada enam desa yang akan dipasang sambungan listrik. "Mudah-mudahan dalam tiga tahun ke depan, seluruh desa di Ogan Ilir sudah menikmati aliran listrik," tukasnya. (dom/ce2)

p align="center">Sumatera Ekspres, Senin, 16 Juli 2012

Jumat, 24 Februari 2012

Ribuan Guru di Sumsel Ikuti Uji Kompetensi

INDRALAYA -– Sabtu (25/2/2012) dipastikan sebanyak 8.184 guru dari semua tingkatan sekolah sw Sumatera Selatan (Sumsel) akan mengikuti uji komptensi (UK) di daerah masing-masing.

Ribuan berkas soal uji komptensi tersebut sudah didistribusikan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sumsel ke kota/kabupaten l, Jumat (24/2/2012).\

Data yang dihimpun di LPMP kemarin, semua daerah melaksanakan UK secara serentak. Dari 8.184 guru yang terdaftar mengikuti UK tercatat Kota Palembang paling banyak pesertanya mencapai 1.618dan Kabupaten Empat lawang palng sedikit yakni 126 peserta.

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumsel, Iskandar Saleh melalui Kasubag Umum Hasan mengatakan, distribusi soal UKsudah dimulai sejak pagi hingga usai Salat Jumat.

Untuk daerah yang jauh seperti Mura, Muba, Pagaralam, Linggau didistribusikan lebih awal baru derah yang lebih dekat.

Menurutnya, pendistribusian soal melibatkan panitia pelaksana UK seperti dari LPMP, Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) Unsri. Soal didstribusikan dari Ruang Program dan Syistem Informasi (PSI) LPMP dikawal langsung pantinia dan keamanan dari Polres Ogan Ilir (OI).

"Soal itu diantar ke daerah tujuan masing-masing langsung diamankan pihak Dinas Pendidikan dan Kepolisian setempat," ujar Hasan seraya menambahkan UK merupakan syarat untuk mendapatkan pelatihan profesi guru untuk mendapatkan sertifikasi guru

"Bagi guru yang tidak lulus UK belum bisa mendapatkan sertifikasi guru sehingga tunjangan sertifikasi juga belum diberikan," ungkapnya seraya menyebutkan kuota UK Sumsel sebanyak 9000 tetapi yang mendaftar baru 8.000 an. "Meskipun pendaftaranya belum mencapai kuota belum tentu para peserta UK tahap pertama ini akan lulus semuanya. Jika tidak lulus mereka bisa mengiktui Uk tahap selanjutnya," jelas Hasan.

Sriwijaya Post - Jumat, 24 Februari 2012

Kamis, 16 Februari 2012

Honorer Harus Waspada terhadap Penipuan

INDRALAYA -- Para tenaga honorer di lingkungan Dinas Pendidikan Ogan Ilir (OI) khususnya perlu waspada terhadap aksi penipuan mengataskan nama pejabat yang mengaku bisa mengangkat honorer menjadi PNS.

Apalagi tenaga honorer yang sudah lama mengabdi dan masuk dalam katagori I atau terdaftar di data base. Pasalnya akhir-akhir ini ada telepon okum tidak bertanggung jawab mengatasnamakan pejabat Disdik OI, Rudi Pasrah, Kabid SLTP/SLTA dan Kepala BKD OI, Sidharta yang menelpon tenaga honorer dengan mengaku siap membantu mengangkat tenaga honorer menjadi PNS.

Seperti yang dialami Arman, salah satu guru honorer di SDN 06 Tanjung Batu. Ia mengaku pernah ditelpon orang meng-atasnama-kan pejabat di Disdik yang bisa mengangkat dirinya jadi PNS.